Seputarntb.com - Keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang diumumkan Pemerintah pada, Sabtu (03/09/22) lalu mendapat sorotan berbagai pihak.
Keputusan kenaikan BBM subsidi dan nonsubsidi menurut versi Pemerintah pusat dilakukan karena anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara, Zulkifli Hi Umar menilai kenaikan harga BBM subsidi saat ini belum pantas dilakukan dalam situasi ekonomi bangsa dan masyarakat yang belum membaik paska Covid-19.
Menurutnya, kenaikan harga BBM subsidi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat diberbagai sektor. Dampak tersebut berpengaruh di disektor perhubungan Maluku Utara saat ini.
"Dampak yang paling dirasakan masyarakat Maluku Utara saat ini di sektor perhubungan dengan kenaikan harga transportasi sebesar 32 persen", kata Zulkifli Hi Umar sapaan akrab Zulmar kepada media ini, Rabu (07/09/22).
Lebih lanjut, kata Zulmar, kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi yang diputuskan Pemerintah justru sangat memberatkan masyarakat Maluku Utara dengan tingkat pendapatan perkapita yang masih renda, diperkirakan 1500U$$ pertahun atau Rp 1.800.000 per bulan.
"Harga BBM ini akan menimbulkan multiflying effect yang dahsyat dengan naiknya harga-harga barang dan tarif transportasi umum tentunya," pungkasnya.
