Seputarntb.com - Aksi Aliansi Rakyat Pro Demokras (Unras) mengangkat permasalahan yang terjadi di daerah Lingkup Provinsi NTB mengenai kinerja dari Lembaga BPKP perwakilan NTB. Aksi yang dilaksanakan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPKP NTB) Jalan Majapahit, Senin (07/02/22).
Kapolsek Ampenan Kompol Ricky Yuganda, SIK mengatakan bahwa," kegiatan aksi unras dari Aliansi Rakyat Pro Demokrasi di kawal dengan mengedepankan pengamanan secara humanis dan menggunakan SOP yang baku," ungkapnya.
BPKP merupakan instansi atau lembaga internal pemerintah yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan Negara/Daerah secara Independen, objektif dan prinsip kehati-hatian dan telah diatur oleh Perundang-undangan.
Dengan tuntutan agar BPKP perwakilan NTB membuka dan memberikan transparansi terhadap proses dan hasil kerja investigasi BPKP perwakilan NTB serta melakukan proses investigasi secara independen.
"Kami harapkan agar kegiatan aksi penyampaian pendapat dilaksanakan secara damai dan tidak secara anarkis," ujar Ricky kepada masa aksi.
Aksi penyampaian pendapat dikawal dan dimediasi sehingga perwakilan dari masa aksi diterima oleh Korwas investigasi dari kantor BPKP Perwakilan Provinsi NTB.
"Laksanakan unras secara tertib dan tetap patuhi prokes Covid-19 agar kita tidak tertular di tengah merebaknya kasus infeksi Omicron," tutupnya Kompol Ricky Yuganda, SIK. (idok)
