Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan Beranda

Mo - Novi Menang, Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Jarot - Mokhlis

Seputar NTB
Kamis, 18 Maret 2021 | 22.56 WIB
Foto : Suasana sidang daring MK RI dengan agenda pembacaan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Sumbawa, Kamis, 18 Maret 2021.(Sumber: Youtube Mahkamah Konstitusi RI). (Ist).

Mataram, Seputar NTB.- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, Djarot - Mokhlis  dalam sidang sengketa hasil Pilkada 2020.


"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman, dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (18/3/2021).

Setelah melakukan pemeriksaan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mendapatkan bukti dan fakta yang meyakinkan telah terjadi pengurangan suara pemohon dengan cara surat suara dinyatakan tidak sah di sejumlah TPS seperti yang didalilkan pemohon.

Dalam pembacaan putusan perkara 110/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa tahun 2020. Maka, merujuk UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK dan seterusnya, amar putusan, mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait. 

"Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi," tegas Anwar.

Dalam sidang yang disiarkan secara daring, para hakim konstitusi terlihat tidak mendapatkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan terhadap adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sumbawa sebagaimana yang didalilkan oleh pihak pemohon.

Selain itu, lanjut Anwar, beberapa dalil pihak pemohon yang dianggap tidak beralasan hukum seperti pemohon yang mendalilkan keterlibatan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Sumbawa yang berpihak kepada pasangan calon nomor urut 4 yakni, Mahmud Abdullah-Dewi Noviany (Mo-Novi) melalui penyaluran program-program bantuan sosial kepada masyarakat Sumbawa yang anggarannya bersumber dari APBD.

"Terhadap dalil pemohon atas keberpihakan Gubernur NTB melalui penyaluran bantuan sosial berupa ternak sapi, ternak ayam dan mesin hand tractor dan kursi. Mahkamah menemukan fakta hukum bukan merupakan hal yang salah secara hukum. Tapi bantuan sosial itu merupakan kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat selama tidak merugikan pihak lain," jelas hakim anggota MK, Saldi Isra, saat membacakan pertimbangan majelis hakim.

Begitu juga dalil pemohon atas penyaluran Bansos di Kecamatan Labangka dan Moyo Hilir, menurut Majelis Hakim Konstitusi tidak serta merta hal itu dikatakan sebagai praktik politik uang.

Oleh karena itu, jika dianggap berpengaruh, namun dalil pemohon tidak menguraikan lebih lanjut. Bahkan hasil rekapitulasi suara di sejumlah tempat pemungutan suara pemenangnya bukan nomor urut 4 saja dan itu sudah dicatat Bawaslu. 

"Mahkamah berpendapat keputusan Bawaslu sudah sesuai, maka dalil pemohon di atas tidak beralaskan atas hukum," ucap Anwar Usman.

Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Mo-Novi, Sambirang Ahmadi, menyatakan  bersyukur dan berterima kasih pada masyarakat Sumbawa, khususnya pada pemilih Mo-Novi terkait hasil sidang sengketa MK yang menolak gugatan pemohon.

"Sidang MK ini merupakan puncak dari sidang sebelumnya yakni, dari Bawaslu. Memang menunggu juga melatih kestabilan emosi. Alhamdulillah, masyarakat Sumbawa sudah terlatih dalam menghadapi sengketa pilkada Sumbawa," kata Sambirang.

Politisi PKS itu menegaskan, pasca putusan MK kali ini, maka Paslon Mo-Novi sudah resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa.  

Menurut Sembirang, putusan MK itu final dan mengikat, serta menjadi ending demokrasi di negara Indonesia. 

"Paslon Mo-Novi mulai hari ini menjadi pemimpin semua warga Sumbawa. Mari, kita sikapi kemenangan dengan biasa-biasa saja," tegas Sambirang.

Ia mengajak semua pihak untuk mendukung pemerintahan Mo-Novi. Apalagi, sejak awal pihaknya berkomitmen Mo-Novi akan menjadi pemimpin untuk semua golongan dan masyarakat Sumbawa. Sehingga, butuh support dan dukungan dari semua pihak, termasuk yang saat Pilkada Sumbawa lalu yang tidak memberikan  dukungan pada Paslon Mo-Novi. 

"Paslon Mo-Novi butuh support, kolaborasi dan kerjasama semua pihak. Kita harus mulai percaya dengan proses demokrasi. Mari, kita lupakan saja proses yang sudah berlalu," tegas Sambirang. 

"Kan jelas lagu dari Ariel Noah, biar hujan menghapus jejakmu, usai sudah jejak masa pilkada lalu. Yakni, kita tutup lembaran lama menuju harapan baru dalam mewujudkan Sumbawa Gemilang yang lebih baik kedepannya," sambungnya. 

Dalam kesempatan itu, Sambirang berharap Mo-Novi untuk bisa merangkul semua pihak yang berseberangan.Apalagi, ia tidak menghendaki adanya rasa kebencian terus terjadi.

"Saya hanya mengingatkan, jangan sampai efek pilkada mematikan sikap keadilan. Mo-Novi sebagai bupati dan wakil bupati terpilih harus bisa menjadi negarawan, yakni memimpin untuk semua golongan dan rakyat Sumbawa," kata  Sambirang Ahmadi.


Pewarta: Bayu Adjie
  • Mo - Novi Menang, Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Jarot - Mokhlis
  • 0

Terkini