Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan Beranda

Mediasi Buntu, Oni Husain akan Lakukan Upaya Hukum

Seputar NTB
Senin, 15 Februari 2021 | 22.54 WIB

Mediasi di Kelurahan Ampenan Selatan. 

Mataram, Seputar NTB.- Mediasi antar dua pihak yang bersengketa atas tanah yang berlokasi di Ampenan Selatan, Kota Mataram, berjalan buntu. Tidak ada kata penyelesaian, karena masing-masing pihak tetap merasa kebenaran ada pada mereka.

Pihak Oni Husain Al Jufri, misalnya. Dia tetap bersikukuh jika pihaknya berada di pihak yang benar, yaitu sebagai pemilik sah dari tanah yang disengketakan itu. "Kami bisa membuktikan dengan menunjukkan sertifikat asli dari tanah tersebut," katanya mantap. 

Seperti diberitakan sebelumnya, terjadi sengketa tanah di Ampenan Selatan, Kota Mataram, yang bakal dijadikan ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Kota Mataram. Sengketa terjadi karena adanya dua pihak yang saling klaim sebagai pemilik tanah.

Oni Husain Al Jufri sendiri bukan sebagai pemilik tanah dimaksud. Namun dia diberi kuasa oleh ahli waris dari pemilik tanah tersebut, untuk mengurus dan menyelesaikan sengketa ini. Dan, Oni Husain mengklaim bahwa pihaknya yang lebih berhak atas tanah tersebut, karena memiliki sertifikat yang sah dari pemilik pertama dari asal tanah itu.

Oni Husain mengatakan, tanah yang disengketakan itu adalah milik almarhum Brigjen Purnawirawan TNI Lukman SR, mantan Ketua DPD Golkar Tingkat I dan Ketua DPRD Provinsi NTB. "Saya, Oni Husain Al Jufri, adalah orang yang diberi kuasa oleh ahli waris almarhum Lukman SR, untuk menyelesaikan masalah ini," tandasnya. 

Oni Husain justru menyatakan keheranannya atas keberanian pihak lain yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah tersebut. Dan, dia tambah heran lagi karena pihak lain itu adalah salah satu orang terpandang di Mataram. 

"Saya tidak habis pikir, ada seseorang yang mengerti hukum, orang yang paham betul dengan hal-hal begini, orang terpandang pula, tapi bertindak sangat agresif mengakui tanah orang lain sebagai tanah miliknya sendiri," kata Oni Husain.

Soal asal usul tanah tersebut, Oni Husain menjelaskan bahwa pemilik asal dari tanah di pinggiran pantai Ampenan Selatan itu adalah, Hj. Jumirah. "Pemilik pertama ini telah menjual tanahnya kepada almarhum Lukman SR dan telah ada sertifikat tanahnya yang dibuat tahun 1985," jelas Oni Husain seraya memperlihatkan bukti sertifikat dimaksud.

Namun, seiring berjalannya waktu dan di lokasi tanah tersebut akan dijadikan ruang terbuka hijau oleh pemerintah dan pemerintah akan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah, tiba-tiba ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik dan menyatakan berhak untuk menerima ganti rugi dari pemerintah tersebut. Bahkan, pihak tersebut tiba-tiba saja membangun tembok pembatas di tanah dimaksud, dengan mengerahkan banyak orang dan dikawal dua orang berpakaian dinas TNI.

"Ini lucu. Dua tentara diterjunkan ke lokasi, memaksa kita untuk keluar dan memaksakan diri untuk menembok lahan orang. Tapi, ketika kita minta menunjukkan sertifikat tanah itu, mereka tidak bisa menunjukkan bukti," kata Oni Husain.

Oni Husain yang diberikan kuasa untuk mengurus tanah di Kelurahan Ampenan Selatan itu, kembali mengungkapkan bahwa tanah tersebut dibeli almarhum Lukman SR pada tahun 1980 silam, dengan mendapatkan dua sertifikat. bernomor 963 dan 962. "Saat dibeli itu almarhum Lukman SR masih sebagai Ketua DPD Golkar tingkat satu dan Ketua DPRD Provinsi juga," ungkapnya.

Ketika dibeli, tambah Oni Husain, surat-surat tanah ini diamankan oleh Lukman SR dan dititip di Notaris. "Saat itu, meski tanah sudah dibeli, namun pengelolaan tanah masih diberikan ijin kepada pemilik asalnya, Inaq Jumirah," jelasnya.

"Bahkan Inaq Jumirah juga mengakui bahwa dia hanya menjual tanah miliknya ke almarhum Lukman SR. Tidak pernah ke orang lain," kata Oni Husain.

Kenapa ada pihak lain yang tiba-tiba turut mengklaim sebagai pemilik juga?. Untuk menyelesaikan masalah itu, Oni Husain ingin hal itu diselesaikan secara hukum.

Sementara itu, dari pihak satunya lagi yang turut mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik mereka, melalui kuasa hukumnya, Vici Nirmana Bhiswaya SH, mengatakan jika mereka merujuk pada sertifikat atas nama Rai Titi Pidada di atas tanah itu serta putusan PTUN. 

"Kalau minta status quo dari tanah ini, tidak bisa. Karena kami pegang putusan. Kecuali mereka juga memegang putusan, oke lah status quo," kata Vici Nirmana. 

Terkait jual beli antara Inaq Jumirah dengan Rai Pidada, menurut Vici ini sangat jelas bahwa tanah tersebut dibeli Rai Pidada dari Inaq Jumirah. "Dia (Inaq Jumurah) tanda tangan sendiri di Notaris," ungkapnya.

Soal sertifikat, menurut Vici, sertifikat yang dipegang ahli waris Lukman SR adalah sertifikat yang sudah tidak berlaku.

Pewarta: Bayu Adjie
Editor: Purwandi
  • Mediasi Buntu, Oni Husain akan Lakukan Upaya Hukum
  • 0

Terkini