Header Ads

  • Breaking News

    LPBI Adakan Talk Show, Soroti Penyaluran BST


    Mataram, Seputar NTB.- Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) NTB bekerjasama dengan Radio Gita Seraya Persada (GSP) menggelar Talk Show tentang "Efesiensi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Nusa Tenggara Barat" secara Live di GSP Radio Show, Sabtu (20/2/2021).

    Pada acara tersebut, hadir narasumber dari PT. POS Cabang Mataram, Dinas Sosial NTB dan Lakpesdam PWNU NTB.

    Dinas Sosial NTB yang diwakili Dra. Hj. Ari Muliana, mengungkapkan bahwa dampak Covid-19 berpengaruh besar terhadap data yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Pasalnya, pemerintah meminta untuk melakukan update data terbaru. Pemerintah Provinsi pun berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk update data dan harus cepat, karena mendesak demi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

    "Kementerian Sosial melalui Pusdatin akan mengolah data-data tersebut di dalam sistem. Apa variabel-variabelnya, terdiri dari berbagai macam. Dari per orang itu bisa jadi penghasilannya, jumlah tanahnya, kemudian posisi rumahnya seperti apa. Ada juga yang di dalam sistem itu setelah diolah dalam sistem baru, keluar data yang sudah di update dan dikeluarkan oleh Menteri Sosial sebelum mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota," ungkapnya. 

    Sedangkan Ketua LAKPESDAM PWNU NTB, Jayadi, mengungkapkan beberapa hal yang menjadi fokus perhatian pihaknya saat pembagian Jaring Pengaman Sosial (JPS), baik dalam segi penerima manfaat maupun masalah-masalah yang ada di lapangan. 

    "Salah satu rekomendasi hasil pemantauan kita adalah, memperbaiki kualitas data kita. Belum ada update terbaru, kemudian ketika proses panduan data kita kaget-kagetan," cetusnya.

    Jayadi juga menyinggung soal program Kementerian Sosial untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah didistribusi oleh Pemkot maupun Pemprov.

    "Lumayan, sekitar 10 persen mendapatkan haknya atau menyampaikan ke dinas atau ke kelurahan itu agak susah," katanya.

    Sementara itu, Ketua Satgas BST 2020 yang juga Manager Pemasaran PT. POS Mataram, Kornelius Siprianus Lako, mengungkapkan pihaknya kewalahan saat menerima data dari pemerintah karena sifatnya gelondongan atau belum teratur untuk lansia, disabilitas dan penerima manfaat yang biasa. 

    "Nggak tahu mana yang lansia dan tidak," katanya. 

    Ia juga mengatakan, penerima BST langsung diawasi oleh BPKP NTB, walaupun banyak publik yang tidak pernah nimbrung untuk mengawasi penyaluran BST melalui POS. 

    Penerimaan BST ini juga dilengkapi dengan aplikasi yang sudah canggih dan tidak bisa dibohongi. 

    "Aturan kita pembayarannya itu memakai aplikasi, sudah ada dilengkapi dengan foto penerima ketika dia menerima uang," katanya. 

    Pada akhir diskusi, Lakpesdam meminta kepada para pihak, seperti Dinas Sosial dan POS Mataram untuk berkolaborasi memperbaiki data demi melayani masyarakat.

    Pewarta: Wildan

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad