Header Ads

  • Breaking News

    Sumbawa Kian Memanas, Massa Demo Bawaslu Tuntut Oknum Pejabat Diduga Cederai Demokrasi


    Sumbawa, Seputar NTB.- Sengketa pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sumbawa kian memanas. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun para pemuda serta ibu-ibu melakukan aksi demonstrasi di depan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Kamis (17/12/2020). Aksi massa berlangsung sejak Rabu (16/12/2020) sore. 

    Massa menuntut Bawaslu agar segera menindak tegas laporan yang diajukan sebelum hari H pencoblosan atas pelanggaran oknum pejabat yang dinilai telah mencederai demokrasi, dengan melakukan dugaan intervensi agar mendukung dan menguntungkan salah satu pasangan calon (Paslon).

    Salah satu pemuda, Rindu Permata, warga Kecamatan Moyo Hulu, dalam orasinya menuturkan saat ini demokrasi sudah tercoreng oleh kelakuan pejabat yang diduga intervensi Pilkada dan Paslon yang diduga menyuap masyarakat dengan bantuan agar mereka dipilih. 

    “Hari ini kami turun ke jalan meminta Bawaslu agar terus mengawal proses perhitungan suara yang dilakukan KPUD dan mengusut tuntas kasus bantuan yang diberikan salah satu Paslon kepada masyarakat. Ini adalah pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan,” teriak Rindu Permata.

    Unjuk rasa yang disampaikan para pemuda dan masyarakat tersebut, adalah bentuk dari pernyataan sikap dan protes mereka terhadap Bawaslu agar menciptakan demokrasi yang bersih dan sehat serta berjalan baik tanpa kendala.

    Untuk itu, Rindu Permata mengajak masyarakat untuk mendukung Bawaslu dalam menjalankan tugasnya dengan baik agar pihak yang mencederai demokrasi dapat ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Apa yang dilakukan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dalam pilkada ini, yang menyuap masyarakat dengan sapi atau kambing, adalah tindakan dan contoh yang tidak baik bagi masyarakat,” bebernya.

    Bahkan dalam orasinya, massa mengancam bakal turun ke jalan dengan jumlah yang lebih banyak jika keputusan KPUD tidak sesuai dengan kenyaataan dan aturan yang berlaku. Dikatakannya, itu adalah awal dari perjuangan yang masih terus berlanjut, bahkan mereka siap mengawal sampai Mahkamah Konstitusi (MK).

    "Jika calon pemimpin awalnya sudah melakukan segala cara untuk menang, maka ke depan, daerah ini tidak akan maju dan masyarakat akan terus terpuruk dalam ketidakberdayaan. Karena masyarakat butuh pemimpin yang dapat merubah daerah lebih maju lagi," bebernya.

    Tak hanya massa dari Kecamatan Moyo Hulu, warga Kecamatan Empang juga melakukan hal yang sama. Mereka juga mendesak Bawaslu dan KPU Kabupaten Sumbawa untuk mengusut tuntas pelanggaran Pilkada.

    Sejumlah ibu-ibu yang terjun ke jalan diwarnai dengan pemakaian topeng yang bergambarkan wajah Gubernur NTB serta membawa kambing sebagai bentuk protes atas intervensi tersebut.

    Bantuan yang digelontorkan oleh Gubernur NTB itu diduga sengaja dimanfaatkan dalam momen masa kampanye agar memenangkan salah satu Paslon di Pilkada yang berlangsung pada 9 Desember lalu. 

    "Kami mendesak Bawaslu untuk menindak dan mengusut tuntas kasus yang telah mencederai Pilkada," ujar salah seorang Pemuda dalam orasinya.

    Menanggapi hal itu, salah seorang akademisi (Dosen) di salah satu Universitas Bhayangkara di Jawa Barat, Bramastyo, mengisyaratkan bahwa tindakan yang dilakukan oknum pejabat, selain mencederai demokrasi juga melanggar hukum.

    “Jika terbukti, itu melanggar regulasi atau Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, pasal 70 dan 71, tentang Pilkada dan itu harus segera dilaporkan ke Bawaslu,” katanya.

    Menurutnya, hal itu harus diusut sampai tuntas dan Gabungan Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) di daerah harus segera melakukan interogasi dan penyidikan terkait pelanggaran itu agar ada titik terang. 

    Bramastyo kembali menegaskan, jika hal itu terbukti pelanggaran maka konsekuensinya adalah Paslon yang didukungnya itu bisa saja didiskualifikasi. 

    "Menurut saya, itu merupakan pelanggaran kampanye, karena bantuan itu diberikan menjelang Pilkada. Ini bisa dikatakan mendukung dan menguntungkan salah satu Paslon," tandasnya.

    Komisioner Bawaslu NTB Bidang Penindakan, Suhardi, merespon laporan dugaan pelanggaran perbuatan oknum pejabat berinisial TSM. Menurutnya, bisa saja yang dilaporkan berujung diskualifikasi selama ada bukti kuat.

    "Kenapa tidak, Mo-Novi bisa didiskualifikasi oleh KPU bukan Bawaslu," ungkap Suhardi kemarin.

    Dia juga menjelaskan, semua kandidat bisa melaporkan gugatannya ke MK di Pilkada serentak di NTB. "Siapapun bisa melaporkan gugatan ke MK, mau dia selisih nol persen, satu persen atau lebih," jelasnya.

    Dan dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sumbawa tersebut telah diteruskan ke Bawaslu Provinsi dan sudah diputuskan dalam pleno bahwa pelapor diminta melengkapi berkas, yakni bukti di lapangan yang menyatakan pelanggaran TSM.

    "Jumat kemarin kita sudah melakukan pleno oleh Bawaslu NTB. Kesimpulannya, pelapor diminta melengkapi kekurangan berkas," terangnya. 

    Pewarta:Fery
    Editor:Bayu Adjie

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad