Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan Beranda

Pemprov NTB Perkuat Sinergi dengan BPKP

Seputar NTB
Rabu, 02 Desember 2020 | 22.44 WIB


Mataram, Seputar NTB.- Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur NTB dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, tentang pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah, Rabu (2/12/2020) dan dilakukan secara virtual dengan Kemendagri dan BPKP RI.


Penandatanganan nota kesepakatan ini dilakukan dengan tujuan menjalin sinergi antar pemerintah daerah dengan BPKP untuk meningkatkan tata kelola anggaran pemerintah daerah.


Wakil Gubernur mengatakan bahwa ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dengan BPKP agar anggaran di daerah dapat dikelola dengan aman, khususnya pada masa pandemi.


"Kesepakatan dengan BPKP agar penggunaan dana itu aman dan benar serta laporannya lengkap dan bagaimana kita bisa survive di masa pandemi ini supaya pertumbuhan ekonomi semakin membaik," terang Wakil Gubernur.


Ia mengungkapkan bahwa sebelum ada nota kesepakatan saat ini, pemerintah daerah juga telah menjalin hubungan baik dengan BPKP dalam melakukan pendampingan maupun pengawasan guna memanfaatkan anggaran dengan baik dan benar.


Ia menerangkan mulai saat ini, eksekusi anggaran akan diusahakan dilakukan sejak awal agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun.


"Diinginkan nanti tahun 2021 itu, belanjanya diatur supaya bisa kuartal satu, dua, tiga atau empat porsinya sama. Jangan seperti biasa, sebagian besar biasanya kan dieksekusi di akhir-akhir," terangnya.


Mengingat tahun 2021 adalah tahun pemulihan, tambah Wagub, maka belanja daerah harus didongkrak dari kuartal pertama agar pertumbuhan ekonomi di daerah cepat membaik.


Sementara itu, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyampaikan arahan Presiden RI, Joko Widodo, terkait pentingnya pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 terutama pada belanja pusat maupun daerah sebagai penggerak utama dari roda perekonomian di masa pandemi.


"Belanja-belanja pemerintah dari segi kesehatan, pengaman sosial dan ekonomi nasional menjadi unsur utama penggerak ekonomi kita di masa pandemi. Tentu saja pembelanjaan ini harus benar-benar kita laksanakan dengan cepat," jelasnya.


Untuk itu, Desember ini diharapkan dilakukan perencanaan belanja daerah. Sehingga pada Januari nanti belanja modal sudah berjalan di tengah masyarakat. 


Masa pandemi masih cukup panjang. Oleh karena itu, Ia mengajak seluruh pimpinan daerah dan manajemennya serta aparat pengawasan untuk terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan cepat, tepat dan akuntabel.


"Peran aktif kita semua baik BPKP, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mampu mendampingi dan mengawasi pelaksanaan PBD tersebut agar cepat, efektif dan tetap akuntabel," tuturnya.


Ia mengatakan penandatanganan nota kesepahaman tersebut sebagai momentum dan bentuk komitmen Pemerintah Pusat maupun daerah berkolaborasi untuk mengawal keuangan dan pembangunan di seluruh Indonesia.


"Karena Indonesia sangat luas sekali, tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Jika kita memiliki tujuan dan visi yang sama dalam menjaga republik ini, saya kira ini bisa kita lakukan dengan baik dan kita bisa keluar dari pandemi ini. Sehingga ekonomi kita akan kembali bagus," tutupnya.


Menteri Dalam Negeri, Prof. Dr.  Muhammad Tito Karnavian, dalam kesempatannya meminta kepada BPKP untuk memaksimalkan fungsi pendampingan dalam penyusunan rencana anggaran di daerah berkomitmen dan sungguh-sungguh membangun daerah agar tepat sasaran.


Jika ada daerah yang tidak memiliki keseriusan dalam mengelola anggaran demi pembangunan daerahnya, ia meminta agar BPKP tidak segan-segan menggunakan fungsi pengawasan dengan ketat agar tidak ada celah untuk oknum yang ingin melakukan perbuatan melanggar hukum. 


Pewarta:Nurul Aini

Editor:Bayu Adjie

  • Pemprov NTB Perkuat Sinergi dengan BPKP
  • 0

Terkini