Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan Beranda

Polda Dikabarkan Turun,soal Pemotongan Gaji Ke-14 di Lotim

Seputar NTB
Minggu, 17 Juni 2018 | 14.28 WIB
Kantor Bazda Lotim tempat pengumpulan hasil pemotongan zakat,infaq dan shadaqah.‎

Lombok Timur
- Pihak Kepolisian Daerah (Polda) NTB di kabarkan turun tangan dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan data.Terkait dengan soal dugaan gaji ke-PNS di Lombok Timur sebesar 2,5 persen untuk zakat profesi,karena dianggap telah melanggar ketentuan dari pemerintah pusat yang melarang adanya pemotongan gaji ke-14 dalam bentuk apapun.


Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda NTB, AKBP Komang Suartana saat dikonfirmasi mengatakan akan mengkroscek terlebih dahulu masalah kasus tersebut,agar menjadi jelas.

"Belum ada konfirmasi dari Pak Dir masalah kasus tersebut,maka saya akan kroscek kebenarannya," ujar Komang singkat.

‎Sementara pada pemberitaan sebelumnya
Pejabat Sementara Bupati Lombok Timur, H.Ahsanul Khalik melarang dilakukan pemotongan gaji 13 dan 14 dengan apapun alasannya.Tapi justru Pjs Bupati mengeluarkan surat himbauan kepada semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala BUMD dan Kepala UPTD Dikbud se-Lotim untuk mengeluarkan zakat 2,5 persen dari gaji 13 dan 14 yang diterima.

"Memang untuk gaji ke-13 dan 14 yang diterima PNS di Lotim dilarang untuk dipotong,dengan alasan apapun," kata Ahsanul Khalik kepada wartawan di Polres Lotim.

Ia menjelaskan dalam surat edaran dari Kementerian Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI mengenai masalah gaji ke-13 dan 14 tersebut. Dengan tegas dijelaskan untuk tidak dilakukan pemotongan dengan alasan apapun,karena itu sudah merupakan aturan.

Sementara mengenai adanya informasi pemotongan yang dilakukan OPD kepada PNS. Maka dirinya akan mengkroscek kepada masing-masing OPD agar menjadi jelas,sehingga tidak memunculkan permasalahan kedepannya.

"Orang dari Kementerian Keuangan dan Mendagri sudah jelas dilarang melakukan pemotongan,maka tentu aturan itu harus ditaati oleh semua OPD yang ada," ujarnya.

Kemudian saat ditanya,apakah gaji ke-14 yang dipotong untuk zakat 2,5 persen masuk dalam ranah pungli,Pjs Bupati Lotim mengatakan silahkan teman-teman media yang menilainya itu,apakah masuk ranah pungli ataukah tidak.

Namun yang jelas dirinya telah mengingatkan kepada PNS akan tiga hal untuk penggunaan gaji 13 dan 14 yang diterima tersebut. Diantaranya PNS hanya melakukan komsumtif, harus menabung dan hendaknya berbagai dengan warga yang ada di sekitar rumahnya masih membutuhkan uluran tangan.

"PNS di Lotim harus memanfaatkan gaji ke 13 dan 14 yang mereka terima dengan sebaik-baiknya," kata Ahsanul Khalik.

Lebih lanjut Pjs Bupati Lotim menjelaskan dirinya memang telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh kepala OPD,BUMD dan UPTD Dikbud di Lotim untuk mengeluarkan zakat 2,5 persen dari gaji 13 dan 14 yang akan diterima. Namun tidak merupakan perintah untuk mengeluarkan zakat bagi PNS di Lotim..

"Itu merupakan himbauan sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan," jelas Ahsanul Khalik.‎

Kemudian di tempat terpisah Sejumlah Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Timur mengakui adanya pemotongan zakat 2,5 persen dari gaji ke-14 yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meski sudah ada larangan dari Pejabat Bupati Lotim, H,Ahsanul Khalik untuk tidak ada pemotongan dalam bentuk apapun.

"Siapa bilang tidak ada pemotongan gaji ke-14 untuk zakat 2,5 persen,buktinya sudah saya setorkan ke Bazda Lotim uang hasil pemotongan gaji ke-14 tersebut," kata beberapa bendahara OPD di Lotim yang enggan disebut namanya.

Dikatakannya dalam aturan sudah sangat jelas dikatakan kalau gaji ke-14 tidak boleh adanya pemotongan dalam bentuk apapun. Terkecuali gaji setiap bulan yang diterima PNS tentu tidak masalah,meski masalah ada PNS yang merasa keberatan untuk dilakukan pemotongan untuk zakat.

Namun ini tidak semua mau di potong,sehingga inilah yang membuat para PNS merasa dimanfaatkan saja.Meski dalam agama dianjurkan untuk mengeluarkan zakat,akan tapi itu ada ketentuannya.

"Tidak mempan meski ada larangan pemotongan gaji ke-14,buktinya masih terjadi pemotongan dengan alasan zakat," ujarnya.

Ditempat terpisah Ketua Bazda Lotim, H.Rawitah saat dikonfirmasi berkilah saat ditanyakan mengenai masalah adanya pemotongan gaji ke-14 PNS untuk zakat 2,5 persen tersebut. Dengan mengatakan tidak ada pemotongan zakat,melainkan hanya infaq dan shadaqah saja.

"Kami dilarang pemerintah daerah melakukan pemotongan gaji ke-14 untuk zakat," cetus Rawitah dengan nada tinggi.

Pewarta : Rizal
Editor : Bayu
  • Polda Dikabarkan Turun,soal Pemotongan Gaji Ke-14 di Lotim
  • 0

Terkini