Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan Beranda

Saeful Ahkam Bantah Cuitan Sulhan Muchlis

Seputar NTB
Senin, 05 Juni 2017 | 22.14 WIB
Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lobar,H. Saeful Ahkam
LOBAR,SEPUTARNTB. Menanggapi statemen Wakil Ketua DPRD kabupaten Lombok Barat, Sulhan Mukhlis Ibrahim, dalam media online beberapa waktu yang lalu, Kabag Humas dan Protokol Setda Lombok Barat, H. Saiful Ahkam membantah keras statmen anggota dewan tersebut.

Ia membantah bahwa tidak ada sedikitpun niat dan tindakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, khususnya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid untuk berlaku tidak adil kepada masyarakat karena kepentingan pribadi ataupun karena kepentingan politik.

"Bahkan khusus utk layanan publik dan dasar, beliau sudah memberi atensi sangat khusus dan ketat. Beliau selalu menyisihkan waktu untuk inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa instalasi publik, terutama Kantor Camat, Puskesmas, Dinas Dukcapil, dan lain sebagainya," bantahnya sengit.

Sebelumnya, Sulhan Muchlis Ibrahim menyatakan bahwa layanan E-KTP dikorelasikan dengan kepentingan politik Pilkada yang membuat H. Fauzan Khalid pilih-pilih dalam memberikan pelayanan publik. 

Sulhan mencontohkan layanan terhadap masyarakat untuk E-KTP. H. Muridun HH., Kepala Dinas DUKCAPIL pun  memberi penjelasan.

"Dalam rangka Pelayanan Administrasi Kependudukan, dalam hal ini pelayanan  KTP-elektonik sejak awal 2016 berbagai trobosan sudah kami lakukan", ujarnya menyebut beberapa item kegiatan terobosan. 

Lebih rinci Muridun menyebutkan  terobosan  Kegiatan yang dimaksud yakni meliputi , perekaman massal ke desa-desa, koordinasi dengan AKAD dan Forum Kades tingkat Kecamatan.

" juga melakukan kerja sama dengan lintas agama, Pondok Pesantren Se-Lombok Barat melalui FKSPP, Dinas Pendidikan  dan Kemenag, dengan para Camat, dan Pengadilan Agama dlm rangka Isbat Nikah," ujarnya.

Sampai saat ini, progress pelayanan KTP elektronik di Kabupaten Lombok Barat  baru mencapai 78,5% yang sudah tercetak dari 516.946 orang penduduk wajib KTP. Namun ada 414.292 orang yang sudah direkam identitas dirinya, sehingga masih menyisakan sebanyak 102.654 orang yang belum direkam.

Kepala Dinas asal Lingsar ini mengakui bahwa alat rekam dan alat cetak KTP di kantornya dan kantor camat sangat terbatas.

"masing-masing Kecamatan hanya 1 buah dan di Dinas Dukcapil hanya 1 buah. Idealnya setiap kecamatan memiliki 5 unit dan di Dinas Dukcapil idealnya ada 10 unit," jelasnya.

Muridun pun menjelaskan lagi kendala lain yang sangat mempengaruhi, seperti jaringan/server yang sering terganggu, listrik mati, rusaknya 11 unit alat rekam namun tidak bisa diperbaiki karena inventaris Pemerintah Pusat.

Dengan penjelasan itu Muridun, Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar,  Saeful Ahkam memastikan statemen Sulhan Mukhlis sangat mengada-ada.

"Justru sangat tendensius karena juga berkepentingan dalam internal Parpolnya (baca: PKB) di Pilkada nanti.Sementara Bagi Bupati, Pilkada masih jauh," tandas Ahkam. (ft)
  • Saeful Ahkam Bantah Cuitan Sulhan Muchlis
  • 0

Terkini