90 PERSEN MASYARAKAT KELUHKAN PUNGLI DI OBYEK WISATA LOMBOK BARAT

LOBAR, SEPUTARNTB. Pungutan liar yang marak terjadi di destinasi wisata, hingga saat ini menjadi isu yang sedang berkembang. Bukan hanya sekedar cerita dan opini, di NTB beberapa oknum sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian.

Untuk mengantisipasi hal tersbut tidak berkembang di destinasi wisata yang ada di kabupaten Lombok Barat. Dinas pariwisata bersama Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) kabupaten  lombok barat  menggelar edukasi bersama regulasi penarikan rekribusi parkir dan saber pungli di destinasi wisata di salah satu rumah makan di kecamatan bau layar Lombok Barat,  kamis lalu (23/03).

Selain dinas pariwisata, acara tersebut juga melibatkan Binmas Polres Lombok Barat dan Dinas pendapatan kabupaten Lombok Barat. Hadir sebagai narasumber kepala dinas pariwisata lombok barat  Ispan Junaidi, kasat binmas polres lombok barat  Raden Nagus Ismail, ketua forum tata kelola pariwisata (FTKP) H Tahrir, kepala dispenda kabupaten lombok barat, sejumlah kepala desa dan pegiat pariwisata.

Menurut kepala dinas pariwisata lombok barat, kegiatan tersebut dilakukan untuk mendengar masukan dari para pelaku wisata terkait aktifitas kepariwisataan dan isu pungutan liar. Ispan menjelaskan, laporan yang masuk ke kesbangpoldagri mencapai 90 persen terkait pungli di tempat obyek wisata.

Dengan merangkul dan melibatkan masyarakat, para pembisnis pariwisa , para pakar pariwisata dan komunitas pariwisata atau colaboratif government, dapat secara bersama mengawasi dan memajukan kepariwisataan lombok barat.

Selain itu, dalam sambutannya tersebut, ia juga mengingatkan kepada seluruh kepala desa dan pegiat wisata untuk tidak melakukan pungli diluar ketentuan yang berlaku.

“ hati hati dengan parkir yang dilakukan di obyek wisata, karena harus di koordinasikan dengan pemerintah, saya ingin clear ditempat pariwisata, dan tidak ingin terjadi hal hal yang tidak di inginkan ”kata ispan

Sementara itu, dinas pendapatan kabupaten lombok barat yang diwakili oleh, bidang pendataan, l. Supriawan dalam materinya menjelaskan,  pajak daerah dan penarikan retribusi daerah sudah diatur dalam  uud. Menurutnya ketentuan pajak dan retribusi parkir sudah diatur dalam uud sehingga siapapun yang mengadakan pungutan harus melalui regulasi yang jelas. Namun bila dilakukan diluar ketentuan hal tersebut termasuk pungutan liar.

“ terkait retribusi dan parkir sudah diatur dalam UUD dan peraturan daerah.   Termasuk juga dalam peraturan bupati lombok barat nomor : 34 tahun 2015 “. Jelasnya supriawan.

Selain itu, kepolisian juga sangat berperan untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum yang melakukan pungutan diluar ketentuan atau pungli. Menurut kasat binmas kabupaten lombok barat, Iptu Raden Bagus Ismail ,pungli tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Menrut Raden, beberapa faktor tersebut diantaranya, penyalahguaan wewenang, faktor mental, faktor ekonomi, kultural, budaya organisasi, terbatasnya sdm, lemahnya sistem kontrol dan kurangnya pengawasan pidana pungli.

Menurut raden, masyarakat harus tetap mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku, karena bagi pelaku pungli diancam dengan ancaman pidana yang tertuang dalam uud no 32 tahun 1999 dengan pidana seumur hidup atau paling singkat empat tahun penjara  dengan denda paling ringan 200 juta.

“ Menurut saya, solusi terbaik yakni bekerja dengan masyarakat dan para pegiat wisata untuk saling mengingatkan agar tidak terjadi pungli yang mengakibatkan hukum pidana dan merugikan diri sendiri”.

 ( OMS)