Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan Beranda

DPD Hanura Tuding Bupati KSB Lakukan Manuver

Seputar NTB
Rabu, 12 Oktober 2016 | 21.59 WIB
DPD Hanura Tuding Bupati KSB Lakukan Manuver
MATARAM, SEPUTAR NTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai surat yang dilayangkan Bupati Sumbawa Barat kepada Gubernur NTB terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD setempat dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tidak tepat. Pemprov NTB menilai surat bupati tidak sesuai aturan dan terkesan 'mengajari' gubernur.

PAW antara Syafruddin Deny dengan Irawansyah kini telah masuk tahap akhir.  DPRD setempat telah meneruskan berkas usulan PAW atas nama Safruddin Deny setelah berkas syarat PAW telah dilengkapi DPC HANURA serta  proses di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah final. Surat DPRD selanjutnya dikirim ke bupati untuk diteruskan ke gubernur.

Sebelumnya, PAW antara keduanya sempat tertunda dua kali, akibat proses gugatan di PN Sumbawa oleh Irawansyah atas surat DPC yang dinilai cacat hukum. Setelah gugatan itu ditolak pengadilan, Irawansyah kembali ajukan banding ke Mahkamah Agung (MA) dan putusan banding memperkuat putusan PN Sumbawa yang menolak gugatan Irawansyah. Namun salinan putusan MA berisi agar masalah keduanya dikembalikan ke mahkamah partai.

Akhirnya, putusan mahkamah partai juga resmi memecat Irawansyah dari keanggotaan partai karena melakukan pelanggaran serta memutuskan mengganti Irawansyah dengan Syafruddin Deny. Surat mahkamah partai inilah yang menjadi dasar DPP HANURA memutuskan untuk meneruskan PAW Irawansyah. Namun belakangan, Irawansyah kembali menggugat putusan mahkamah partai ini.

Bupati Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin melayangkan surat kepada gubernur nomor 100/275/PEM/IX/2016 tertanggal 28 September 2016 yang intinya berisi kronologis proses PAW hingga gugatan hukum yang dilakukan Irawansyah. Surat tersebut bahkan menegaskan bahwa usulan pergantian antar waktu belum dapat ditindak lanjuti sampai adanya keputusan pengadilan dikarenakan masih ada upaya hukum yang dilakukan Irawansyah.

Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat kantor  Gubernur NTB, Sapardi, mengakui telah menerima surat Bupati Sumbawa Barat terkait PAW ini. Hanya saja, pihak sekretariat menilai surat ini janggal sebab berkas atau dokumen usulan PAW dari DPRD dan KPU tidak dilampirkan.

"Sebenarnya, Bupati tidak perlu menjelaskan kronologis dan proses yang sudah ditempuh. Sebab bupati hanya bertugas meneruskan berkas usulan kepada gubernur, bukan memberi klarifikasi," kata, Sapardi, dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya pada Rabu (12/10/2016).

Sapardi bahkan menyindir bahwa surat bupati ini terkesan mengajari gubernur bahkan mengintervensi. PAW sudah diatur oleh undang -undang. Intinya kewenangan PAW murni internal partai. Mekanisme kelembagaan mestinya dilalui sejak di DPRD dan KPU.

Ada memang kata dia, ruang melakukan proses hukum namun jika semuanya berkas usulan PAW lengkap hingga putusan pengadilan keluar, tinggal diteruskan DPRD. Intinya proses verifikasi itu kewenangan di KPU bukan DPRD dan bupati.

"Jika ada surat putusan partai dan putusan KPU sudah final, maka bupati dan DPRD hanya meneruskan saja sesuai persyaratan, bukan memutuskan atau mengklarifikasi," ujarnya.

Sapardi menegaskan, sesuai Undang - Undang 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) anggota, MPR DPR, DPD dan DPRD yang telah diubah Undang - Undang 27 tahun 2009 serta Undang - Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik serta Undang - Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang intinya mengatur syarat dan proses PAW, menegaskan berkas PAW anggota DPRD diteruskan DPRD selambat lambatnya tujuh hari kepada bupati.

Selanjutnya, bupati hanya meneruskan berkas administrasi usulan PAW dari DPRD selambat lambat tujuh hari ke gubernur. Selanjutnya, gubernur diberi tenggat waktu selambat lambatnya 14 hari memproses sejak surat usuan diterima. Jadi, jelasnya, bupati tidak berwenang memutuskan, mengklarifikasi dan memberi pendapat terkait proses PAW tadi.

Sementara itu, sikap Bupati Sumbawa Barat yang tidak menyampaikan usulan berkas PAW ke gubernur menuai reaksi keras DPD HANURA NTB. Ketua bidang organisasi DPD HANURA, Dra. Hj. Kasmiati, SH, menilai surat bupati sama saja melecehkan HANURA dan aturan yang berlaku.

Ia bahkan menuding Bupati melakukan intervensi terhadap rumah tangga partai dan memiliki kepentingan pribadi. Ia menegaskan seharusnya bupati bisa menjaga kondusifitas daerah, bukan melakukan manuver apalagi provokasi untuk menggagalkan proses PAW.

"Bupati jangan memicu konflik massa. Bupati tidak memiliki kewenangan memproses atau membatalkan proses PAW. Gubernur yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan menunjuk tim pengkajian, bukan bupati,"sindirnya keras.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh bupati yang mengintervensi internal partai hanura dengan bersurat kepada Gubernur NTB prihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pergantian Anatar waktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 28 September 2016 dengan nomor surat 100/275/PEM/IX/2016, tanpa melampirkan berkas usulan PAW dari KPUD melalui ketua DPRD, diduga ada sesuatu tujuan tertentu apa yang dilakukan oleh bupati. “Bupati tidak mempunyai kewenangan mengintervensi internal partai, bukan dengan cara bermanuver untuk menggagalkan proses PAW, “ sindir Kasmiati.

Lanjut Kasmiati, bupati tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan Proses PAW, bupati tugasnya hanya bagian dari administrasi saja, karena yang mengeluarkan SK PAW adalah Gubernur melalui tim Pengkajian Fasilitasi dibagian Kasubag biro Pemerintahan Pejabat Negara yang diketuai oleh Sekda Provinsi NTB, Asisten I, Ka Biro Pemerintahan, bersama anggotanya. “Apa yang dilakukan oleh bupati merupakan sebuah kesalahan besar yang dapat memicu konflik “ jelas Kasmiati.

Ia meminta aparat keamanan untuk mengawasi langkah bupati Sumbawa Barat, sebab manuver bupati sama saja melecehkan institusi partai pimpinan Wiranto itu. Meski demikian, baik Pemprov dan internal HANURA mengaku sesuai aturan proses PAW terhadap Safruddin Deny tetap bisa dilaksanakan. Ketua DPRD bisa langsung mengirim berkas PAW langsung ke gubernur tanpa melalui bupati jika batas waktu tujuh hari sudah terlampaui. (Edi. C)
  • DPD Hanura Tuding Bupati KSB Lakukan Manuver
  • 0

Terkini