Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan Beranda

Disnakertrans KSB Akan Tindak Kontraktor Abaikan Keselamatan K3

Seputar NTB
Senin, 03 Oktober 2016 | 17.19 WIB
Disnakertrans KSB  Akan Tindak Kontraktor Abaikan Keselamatan K3
SUMBAWA BARAT, SEPUTAR NTB - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat Drs H Abdul Hamid S.Pd,. M.Pd menegaskan bahwa didalam kontrak kerja antara perusahaan dan para pekerja diwajibkan setiap tenaga kerja wajib menggunakan alat pengamanan diri dan bekerja secara aman. K3 merupakan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Kondisi ini menitik-beratkan pada keadaan dimana seseorang bekerja sesuai standar yang berlaku sehingga dapat terhindar dari bahaya saat melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja sangat bergantung pada kesadaran diri sendiri untuk memakai alat pelindung diri, jenis pekerjaan, dan tempat dimana pekerjaan itu dilakukan.

Perlu anda ketahui bahwa kecelakaan kerja yang sering terjadi 80-85% disebabkan oleh kelalaian dan ketidaktahuan manusia itu sendiri. Selalu pastikan saat bekerja anda memiliki kondisi tubuh yang fit, jika merasa lelah atau mengantuk segera beristirahat agar stamina dapat terjaga. Jika dipaksakan maka tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi “accident” kecelakaan yang berakibat fatal. Tidak terdeteksinya pekerja dikarenakan pengawasannya sudah dilaksanakan oleh pihak dinas/instansi yang memberikan pekerjaan. Dicontohkan, dinas PU memberikan paket pekerjaan konstruksi biasanya ada semacam sistematika pengawasan setiap termin pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu ada pula petugas pengawasan terkadang difokuskan pada realisasi pekerjaan.

“Banyak perusahaan di Sumbawa Barat  mengabaikan keselamatan K3 tentang keamanan dan bagaimana menggunakan APD yang tepat untuk setiap pekerjaan tertentu. Tapi sebenarnya setiap pekerjaan itu telah tertuang dalam kontrak diantaranya, kewajiban mendaftarkan karyawan yang bekerja di lingkup pekerjaan yang dimaksud untuk kepesertaan Jamsos di proyek konstruksi pun ada, BPJS. Sarana tersebut ada akan tetapi didaftarkan atau tidak,‘’ Ujar Abdul Hamid.

Menurut Hamid, Jika didaftarkan maka bisa mengajukan klaim jika terjadi kecelakaan kerja terlebih lagi sampai menimbulkan kematian. Terkait keselamatan kerja ini pun diatur dalam UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Di dalam aturan tersebut telah tertuang bahwa kewajiban perusahaan memastikan setiap pekerja telah menggunakan Alat Keselamatan Diri (APD) secara aman. Manakala perusahaan tersebut telah mengabaikan APD, tentu hal ini menjadi konsentrasi pihaknya untuk melakukan monitoring ke lapangan. Yakni jika ada paket pekerjaan dari Pemda tanpa melihat sumber pembiayaannya apakah dari APBD ataupun APBN, proyek konstruksi ini bermacam macam ada skala ringan, sedang maupun berat.

“Pihaknya selaku Pengawas Ketenaga Kerjaan tidak pernah mengetahui bagaimana pelaksanaan pekerjaannya, namun pihaknya pernah memberikan asistensi khusus pada pembangunan RSUD Asy Syifa KSB, tim pengawas pernah turun langsung dan ditindak lanjut dengan adanya laporan ke pihak kepolisian “ jelas Hamid.

Intinya, perusahaan pelaksana mewajibkan karyawannya bekerja secara aman dan menggunakan APD yang tepat sesuai jenis proyek, jika tidak mau menggunakan APD yang telah disediakan perusahaan lantas di tolak maka perusahaan bisa menolak karyawan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan.

“Sekali lagi, kita tidak bisa memastikan setiap pelaksana proyek konstruksi mentaati aturan terkait keselamatan kerja itu, karena banyaknya proyek konstruksi dibawah dinas masing-masing. Terkadang kami dari Pengawas kerap berkoordinasi dengan Dinas PU yang memiliki proyek konstruksi setiap tahunnya dengan tetap mengedepankan koordinasi terkait bagaimana karyawan minimal dalam kontraknya tertuang jelas dan dianggarkan di depan terkait APD,”  Urai Hamid.

Oleh karena itu perusahaan harus memiliki modal dan APD yang disediakan secara Cuma-cuma untuk dibagikan kepada buruh. Dengan prinsip memastikan keselamatan kerja tidak hanya tertuang dalam redaksional kontrak tetapi juga rill di kenyataan. Hal ini diakui ada dituangkan di kontrak, akan tetapi fakta yang ditemukan di lapangan masih banyak perusahaan yang mengabaikan masalah keselamatan kerja (K3).

Peran Disnakertrans terhadap intansi yang memberikan pekerjaan ke sejumlah perusahaan, sebenarnya harus melakukan pengawasan itu termasuk mengkoordinasikan. Tetapi mereka sangat paham tentang aspek K3 apakah dalam bentuk di pending pembayaran terminnya. Ketika disinggung kasus yang telah terjadi jika ada keberatan pihak keluarga menuntut pihak pelaksana pekerjaan atas kecelakaan kerja tersebut dalam hal ini pihaknya tak bisa melarang biasanya pihak investigator akan menyelidiki sebab kecelakaan, sepintas Ia melihat langsung hasil dokumentasi korban dan lokasi kecelakaan kerja.

“Contohnya, korban tidak menggunakan sepatu, tidak ada tali pelindung, helm. Setidaknya ketika korban jatuh ada pengaman bagi karyawan yang sedang bekerja saat itu. Pertanyaannya sekarang ini itu sudah dilakukan tidak oleh kontraktor, jika tidak berarti ada dua unsur yakni melalaikan atau memang tidak ada APD tetapi membiarkan,” ungkapnya.

Ia mensinyalir, dengan melihan kondisi bangunan yang sebagian telah berdiri dinding/tembok jelas seperti ada unsur pembiaran oleh pihak perusahaan, sementara APD ini bersifat wajib dari perusahaan untuk diberikan secara Cuma Cuma kepada karyawan. Atas kejadian tersebut, semua pihak bisa memberikan teguran kepada pihak perusahaan.

Atas persoalan tersebut pihaknya akan menegur pihak perusahaan pelaksanaa proyek, pertimbangannya Insiden bisa di cegah sedini mungkin kendati soal kematian itu sudah menjadi urusan lain tetapi sejauh mana pemda memberikan paket melakukan stresing terhadap K3.

Menurut Hamid, bahwa tindakan keselamatan kerja bertujuan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani manusia, serta hasil kerja dan budaya tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Keselamatan kerja manusia secara terperinci antara meliputi : pencegahan terjadinya kecelakaan, mencegah dan atau mengurangi terjadinya penyakit akibat pekerjaan, mencegah dan atau mengurangi cacat tetap, mencegah dan atau mengurangi kematian, dan mengamankan material, konstruksi, pemeliharaan, yang kesemuanya itu menuju pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia. (1) Menunjang terlaksananya tugas-tugas pemerintah, khususnya di bidang peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan, industri, perkebunan, pertanian yang meliputi di antaranya tentang penanganan keselamatan kerja. (2)Menuju tercapainya keragaman tindak di dalam menanggulangi masalah antara lain keselamatan kerja.

“Pengamanan sebagai tindakan keselamatan kerja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan digolongkan sebagai berikut: Pelindung badan, meliputi pelindung mata, tangan, hidung, kaki, kepala, dan telinga. Pelindung mesin, sebagai tindakan untuk melindungi mesin dari bahaya yang mungkin timbul dari luar atau dari dalam atau dari pekerja itu sendiri. Alat pengaman listrik, yang setiap saat dapat membahayakan. Pengaman ruang, meliputi pemadam kebakaran, sistem alarm, air hidrant, penerangan yang cukup, ventilasi udara yang baik, dan sebagainya “ kata Hamid.

Dalam penjelasannya, ada dua hal terbesar yang menjadi penyebab kecelakaan kerja yaitu, perilaku yang tidak aman dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Berdasarkan data dari Biro Pelatihan Tenaga Kerja, penyebab kecelakaan yang pernah terjadi sampai saat ini adalah diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman yakni sembrono dan tidak hati-hati, tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti standar prosedur kerja, tidak memakai alat pelindung diri, kondisi badan yang lemah. ( Edi C)
  • Disnakertrans KSB Akan Tindak Kontraktor Abaikan Keselamatan K3
  • 0

Terkini