Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan Beranda

Disnakertrans Duga Kontraktor Abaikan K3

Seputar NTB
Senin, 03 Oktober 2016 | 17.59 WIB
Disnakertrans Duga Kontraktor Abaikan K3
SUMBAWA BARAT, SEPUTAR NTB - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat (Disnakertrans KSB) menanggapi terkait insiden robohnya salah satu proyek pasar modern Kecamatan Jereweh, yang menewaskan salah satu pekerja bernama Abdurrahman. Disnakertrans KSB mengungkapkan bahwa belum semua perusahaan yang sudah menerapkan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk melindungi keselamatan pekerjanya.

"Semestinya setiap perusahaan terutama sektor pertambangan harus menerapkan K3 secara optimal sesuai aturan ketenagakerjaan yang baku, sehingga keselamatan pekerja terjamin dan tidak seperti sekarang ini banyak pekerja tambang timah meninggal," ujar Kepala Disnakertrans, H Abdul Hamid S.Pd M.Pd kepada media.

Ia mengakui bukan hanya perusahaan yang lalai menerapkan K3, tetapi juga para pekerja juga kurang menyadari pentingnya K3 bagi keselamatannya dengan alasan tidak ada pakaian keselamatan kerja, tidak terbiasa menggunakan dan alasan yang lain. Menurut dia, secara umum tujuan penerapan K3 agar setiap pekerja mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.

Kemudian, berdasarkan K3, setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan penggunaannya, lalu semua hasil produksi dipelihara keamanannya dan harus ada jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi para pekerja.

Selain itu, kata Hamid, K3 juga berfungsi untuk meningkatkan semangat, keserasian dan partisipasi kerja agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan lingkungan atau kondisi kerja sehingga para pekerja merasa aman dan terlindungi keselamatannya.

"Untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan para pemilik perusahaan lebih mengedepankan dan memperhatikan aturan K3 itu untuk keselamatan para pekerja dan peningkatan produktifitas perusahaan itu," ujarnya.

Sebenarnya jika para pekerja tidak memperhatikan K3 secara optimal maka yang terkena dampaknya bukan hanya perusahaan tetapi juga pekerja itu sendiri karena mempengaruhi kualitas pekerjaannya. Sementara itu, jika perusahaan itu masih membangkang maka pemerintah bisa mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kedepannya pemerintah akan melakukan survei atau sidak ke lapangan untuk meninjau setiap perusahaan terkait dengan kondisi ruang tempat bekerja dan K3 bagi para pekerjanya," ujarnya.

Menurut Hamid, K3 adalah Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan yang dipakai oleh seorang pekerja untuk meminimalkan paparan terhadap bahaya kerja tertentu. Contoh APD termasuk respirator, sarung tangan, celemek, perlindungan jatuh, dan pakaian pelindung penuh, serta perlindungan kepala, mata dan kaki. Menggunakan APD hanya salah satu unsur dalam program keselamatan kerja yang dapatr diterapkan diantara berbagai strategi untuk memelihara lingkungan kerja yang aman dan sehat. APD tidak mengurangi bahaya itu sendiri dan juga tidak menjamin perlindungan permanen atau total.

Bahaya ada di setiap tempat kerja sehingga strategi untuk melindungi pekerja sangat penting. Prioritas harus diutamakan untuk pengendalian bahaya pada sumbernya atau di sepanjang jalur antara sumber dan pekerja. Banyak metode yang tersedia, dan yang paling sesuai dengan situasi ditempat kerja masing-masing yang harus digunakan.

Seno Aji. SH “Polisi Harus Usut Robohnya Proyek Pasar Modern Jereweh“

Sementara itu Aktivis Anti Korupsi NTB Seno Aji SH menilai terkait ambrukya proyek pasar Modern Jereweh, mengungkpkan pengadaan barang dan jasa yang baik diperlukan dalam menunjang berjalannya roda perekonomian bangsa. Berbagai temuan dan laporan dari aparat pemeriksa banyak menunjukkan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa ini. Penyimpangan ini ditandai dengan banyaknya kasus penanganan tindak pidana yang ditangani oleh aparat hukum.

Menurutnya, perbuatan curang yang dilakukan pemborong misalnya melakukan pembangunan suatu bangunan tidak sesuai atau menyalahi ketentuan yang sudah diatur dan disepakati yang tertuang dalam surat perjanjian kerja atau leveransir, bahan bangunan yang dipesan/dibeli darinya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Perbutan curang ini tidak perlu mengakibatkan bangunan itu roboh atau negara menjadi betul-betul bahaya.

"Dapat membahayakan keamanan orang atau barang dan membahayakan keselamatan negara" ungkap Seno.

Dalam keterangannya, Seno berpendapat ada beberapa praktik yang memicu tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa antara lain penyuapan, memecah atau menggabung paket, penggelembungan harga, mengurangi kualitas dan kuantitas barang dan jasa, penunjukan langsung, kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan barang dan jasa.

Untuk mengantisipasi berbagai resiko pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilakukan antara lain dengan menghindari resiko yaitu dengan mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa yang tepat, memindahkan resiko kepada pihak lain yaitu dengan meminta penjelasan tertulis (fatwa) untuk permasalahan-permasalahan yang tidak jelas, atau dengan mengurangi resiko yaitu dengan melibatkan tenaga ahli sebagai penerima barang, melibatkan konsultan hukum dalam merancang kontrak, memperkuat sistem pengawasan internal dari KPA atau PPK.

‘’Berdasarkan berbagai data yang ada, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah ternyata nilainya luar biasa besar. BPKP menyatakan bahwa jika dilihat dari belanja barang dan jasa Pemerintah telah terjadi kebocoran rata-rata 30% atau sekitar 25 Triliun Rupiah. Angka tersebut diperhitungkan hanya berdasarkan dari anggaran Pemerintah pusat saja dan belum diperhitungkan dengan anggaran pemerintah daerah” katanya.

Menurut Seno, Penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah diindikasikan dengan banyaknya penanganan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun oleh penegak hukum lain di Indonesia. KPK menyatakan, kasus korupsiyang paling banyak dilakukan pejabat pemerintah umumnya dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Pada periode 2011-2016, 44 persen kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa merupakan jenis korupsi tertinggi yang ditangani KPK. Tertinggi kedua adalah Kasus penyuapan yang mencapai 29 persen

‘’Terdapat 3 (tiga) unsur untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, Pertama, menyalahgunakan kewenangannya, kedua, memberikan keuntungan baik kepada diri sendiri maupun orang lain, dan ketiga, menimbulkan kerugian keuangan negara. Bila proses yang sedang berjalan, walaupun belum final/akhir, namun sudah ada indikasi atau "dugaan kuat" adanya penyimpangan bisa atau dapat dikategorikan pelanggaran terhadap UU Korupsi‘’ jelas Seno.

Terjadinya insiden tersebut, karena lemahnya pengawasan konsultan pengawas dalam pekerjaan, hal itu menjadi tanggung jawab penuh oleh konsultan pengawas atas kwalitas pengerjaan proyek tersebut, jika terjadi kesalahan dalam pengerejaan maka konsultan pengawas mempunyai peran sebagai berikut memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimangan terhadap kontrak kerja, menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek tidak memperhatikan pringatan yang diberikan serta mengoreksikan pekerjaan yang dilkasanakan oleh kontraktor agar sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati.

“Jika terjadi kwalitas yang buruk maupun bangunan roboh maka konsultan pengawas yang harus bertanggung jawab teemasuk PPK nya, karena kedua tanggung jawabitu saling melengkapi “ jelas Seno.

Seno Aji menilai atas insiden tersebut, kuat dugaan adanya permainan mafia proyek APBN mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dilapangan syarat kepentingan dan permainan.

“Realitasnya praktik-praktik penyimpangan masih tetap marak. Kita juga heran ternyata penegakkan hukum oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya ti¬dak membuat jera para mafia proyek,” kata Seno Aji.

Menurut Seno, penyimpangan dan kecurangan-kecurangan penyelenggaraan proyek konstruksi tersebut sudah dimulai sejak proses perencanaan, tender dan saat pelaksanaan. Yang terlibat melakukan penyimpangan beragam, mulai dari perusahaan perencanaan, konsultan, perusahaan pelaksana proyek hingga jajaran pimpinan proyek, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (KPA) serta Kelompok Kerja (Pokja) pelaksana proyek hingga ke Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ).

“Tender diatur sedemikian rupa sehingga yang dimenangkan adalah orang-orang tertentu yang terlibat dalam pengaturan proyek. Negara sangat dirugikan, karena perusahaan yang efisien atau rendah penawarannya tiba-tiba perusahaan itu bisa dihilangkan saja oleh panitia tender. Yang sangat keterlaluan pada proyek APBN, tapi sepertinya di daerah juga sudah ikut-ikutan bermain seperti itu,” sebut Seno.

Untuk itu,Seno menekankan kepada aparat penegak hukum, agar tidak tinggal diam melihat persoalan tersebut, apalagi ini telah memakan korban jiwa, harus pekerjaan tersebut distop sampai ada hasil investigasi parat penegak hukum, ini sebagai pintu masuk aparat dalam melakukan peyimpangan dugaan markup proyek tersebut baik oleh Kontraktor, PPk dan Konsultan Pengawas. (Edi. C)
  • Disnakertrans Duga Kontraktor Abaikan K3
  • 0

Terkini