Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan Beranda

7 Proyek Mangkrak, Penegak Hukum Jangan Bersayap

Seputar NTB
Rabu, 05 Oktober 2016 | 14.48 WIB
7 Proyek Mangkrak, Penegak Hukum Jangan Bersayap
SUMBAWA BARAT, SEPUTAR NTB - Pimpinan Komisi VI Bidang Pembangunan Infrastruktur DPRD Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Barat Nurdin Ranggabarani SH MH mengkritisi sikap aparat penegak hukum yang lambat melakukan tindakan penyidikan terhadap tujuh (7) item proyek yang mangkrak di wilayah Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

Ketujuh proyek tersebut adalah Balai Latihan Kerja milik Dinas Tenaga Kerja APBN  2008,  Pabrik Pupuk Organik APBD sharing APBN tahun 2013, Rumah potong hewan APBD tahun 2013, Kantor Sekretaris Penghubung APBD Tahun 2013, Pasar hewan ternak APBD tahun 2013, Pasar umum Tambak Sari APBD tahun 2014, Pabrik Es Poto Tano APBD tahun 2013.

"Implikasi dari persoalan tersebut, membuat rakyat sangat dirugikan karena azas manfaat dari keberadaan proyek-proyek tersebut buat kepentingan orang-orang tertentu saja tanpa harus melihat penderitaan masyarakat, “ jelas Nurdin kepada Seputar NTB pada Rabu (5/10/2016).

Menurut Nurdin, ini juga berpengaruh negatif pada pendapatan dan daya beli rakyat, pada penerimaan negara dan kesehatan fiskal dan pada menurunnya permintaan yang akhirnya memukul sektor riil kita. Ketika ekonomi Indonesia melemah, menurutnya, perekonomian dunia dan kawasan juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian. "Kalau tidak, harapan ekonomi tahun 2016 ini lebih baik dari ekonomi tahun 2015 akan sirna. Dan, jika ada shock (krisis) baru pada tingkat dunia dan kawasan, ekonomi kita benar-benar dalam keadaan bahaya," ujarnya.

Dia menuturkan, Komisinya serius menyoroti persoalan besar dalam proyek anggaran APBN. Dikatakan, jika tidak segera diatasi dan dicarikan solusinya, sangat bisa negara mengalami gagal fiskal. "Cegah defisit yang melebihi batasannya agar secara makro ekonomi kita tidak divonis sebagai tidak sehat, apalagi sakit. Hati-hati pula dalam menutup defisit," tuturnya.

Untuk itu Nurdin mempertanyakan kinerja Kejaksaan Tinggi Mataram maupun Penyidik Polda NTB. Ia menilai bahwa kedua lembaga penegak hukum tersebut sangat lamban dalam menyelesaikan kasus mangkraknya 7 item proyek APBD/APBN di wilayah Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Salah satunya adalah dugaan korupsi proyek Balai Latihan Kerja milik Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012 senilai sekitar Rp 2,3 miliar yang sudah hampir 4 tahun mangkrak, tanpa ada tindak lanjut proses hukumnya. “Kalau kinerja kedua lembaga penegak hukum tersebut sangatlah lamban karena penyelidikannya yang sudah berjalan hampir  3 tahun masih belum selesai hingga sekarang adalah sebuah keanehan, kan aneh, kasus sudah cukup lama dan sampai sekarang masih saja mangkrak. Itu membuktikan kalau kedua lembaga tersebut bekerja secara tidak serius, “tanya Nurdin.

Seperti diketahui, penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek proyek mangkarak di Poto Tano, dimulai sejak 2013 lalu. Hingga Penyidik Kejaksaan Tinggi maupun Penyidik Polda NTB belum menemukan adanya sejumlah kejanggalan dan dugaan penyimpangan atas pekerjaan proyek mangkrak tersebut.

Aliansi Anti Korupsi NTB juga mengkritisi kinerja aparat penegak hukum bahwa korupsi sepertinya sudah mendarah daging dan sepertinya sangat sulit untuk diberantas. Entah itu kesulitan untuk mencari bahan penyelidikan, atau memang terbentur masalah audit hingga adanya main mata dengan aparat penegak hukumnya. Kasus-kasus korupsi yang banyak terjadi di instansi pemerintahan atau penegakan hukum yang ada saat ini, sepertinya tidak berjalan mulus.

“Banyaknya kasus-kasus korupsi yang ada di Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, terkesan sangat sulit untuk dituntaskan dalam penyelidikan ataupun penyidikannya dari aparat penegak hukum. Ini sangat memprihatinkan, karena para koruptor bisa melenggang bebas menjalankan aksinya. Seperti tak ada dosa, para koruptor seperti tidak ada hati dan berupaya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya tanpa memikirkan dampak kedepan dengan anggaran yang dikorupsinya “ Kata Seno Aji SH kepada Seputar NTB.

Menurutnya, para koruptor terkesan bisa bermain mata dengan aparat penegak hukum agar apa yang dilakukannya tidak diselidiki. Sehingga, penanganan kasus-kasus korupsi tak berjalan dan terkesan didiamkan atau dengan kata lain penanganan kasus korupsi yang ada di Sumbawa Barat mati suri. Ini yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah memang ada intervensi dari orang yang lebih tinggi atau memang adanya main mata yang terjadi dilapangan.

Meski dari instansi aparat penegak hukum membentuk tim atau satuan kerja penanganan korupsi, sepertinya tidak berjalan efektif dalam penanganan kasus korupsi saat ini. Banyak media yang memberitakan, dan beberapa waktu lalu sempat ada berita jika kasus penanganan korupsi BLK Poto Tano oleh Kejaksaan Tinggi Mataram diduga mandek alias jalan di tempat. Seperti pemberitaan di Post Kota NTB, Gaung NTB, Tribun, Koran Kerah Putih, Lombok Post, disini KPK ikut turun tangan untuk melakukan penanganan kasus-kasus korupsi yang saat ini banyak sekali yang mandek.

“Ada beberapa kasus dugaan korupsi yang saat ini masih mandek dan dinilai juga cukup menjadi sorotan publik, seperti pembangunan BLK Poto Tano, Pembngunan pabrik pupuk organik, Pembangunan Kantor Penghubung, pembangunan pasar ternak dll dengan menelan anggran mencapai puluhan milyar terkesan jalan ditempat “ kata Seno.

Kalau memang demikian, maka KPK dapat berperan aktif berdasarkan fungsi dan tugas, KPK dapat meminta informasi, dengar pendapat atau pertemuan, minta laporan, menetapkan sistem laporan, melakukan supervisi hingga koordinasi penyelidikan, penyidikan mengenai kasus-kasus korupsi yang ada di instansi penegak hukum

“Seharusnya KPK dan lembaga penegak hukum lainnya saling mengkoordinasikan perkembangan kasus korupsi yang ditanganinya agar KPK dapat memberikan masukan kepada penyidik Kejaksaan dan Polda NTB terkait kasus-kasus yang sedang ditangani, agar bisa selesai,” ujar Seno.

Ini sangat disayangkan, jika para koruptor dapat dengan santainya dan duduk manis dengan tindakan yang dilakukan. Terlebih, uang yang dimakan merupakan uang rakyat dan para koruptor dengan enaknya mengambil uang negara yang seharusnya untuk rakyat. Mereka tidak memikirkan tindakan korupsi yang dilakukan baik secara sendirian maupun berkelompok dengan berbagi-bagi jatah. Sayangnya lagi, ketika para koruptor duduk di kursi pesakitan dan setelah diputus hakim terkadang hanya dikenakan hukuman yang ringan.

Meski berada di dalam jeruji besi, akan tetapi hartanya masih tetap berlimpah. Padahal, bisa saja hasil korupsi yang dilakukan tidak hanya sekali baik dalam tender proyek maupun dalam jabatan yang diembannya. Ketika bebas dari hotel prodeo, para koruptor tetap bisa menikmati hartanya tanpa harus kesusahan. Seharusnya, para koruptor ini tidak hanya dikenakan hukuman yang berat karena korupsi ini sudah membuat negara menjadi miskin dan rakyat menjadi susah, akan tetapi para koruptor ini juga dimiskinkan semiskin miskinnya. Sehingga, menjadi pelajaran untuk para koruptor lainnya. Tidak ada lagi yang mau melakukan korupsi dengan adanya tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor. Selain itu dengan adanya tindak lanjut untuk masalah Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) dapat membuat para koruptor menjadi miskin.

Seno juga membandingkan Indonesia dengan Tiongkok. Rasanya memang ironis, Indonesia sejak 1998 menerapkan sistem politik demokratis. Bahkan presiden pun dipilih langsung oleh rakyat sejak pemilu 2004. Tapi dalam urusan memberantas korupsi dan penegakan hukum, Tiongkok yang masih tetap menerapkan sistem politik yang otoriter dan sentralistik, dalam urusan memberantas koruptor dan penegakan hukum, ternyata jauh lebih maju dari Indonesia.

Kalau terbukti melakukan korupsi, di Tiongkok langsung divonis hukum mati. Contohnya Cheng Tong Hai, mantan pemimpin Sinopec yang terbukti menerima suap 195,73 juta yuan atau 28,64 juta dolar Amerika sejak 1999-2007. Pengadilan Tiongkok menengah nomor 2 Beijing menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Ketika ia masih menjabat sebagai wakil manajer Sinopec unit China Petroleum Corp, dan kemudian berlanjut ketika menjabat sebagai wakil presiden dan direktur Sinopec. Kasus  Cheng Tong Hai, hanya sebagian kecil dari rentetan  daftar panjang para pejabat dan mantan pejabat yang dihukum berat karena korupsi.

Bagi Tiongkok sejak era kepemimpinan Mao Zedong pada 1949, harus diakui memang mewarisi kebobrokan birokrasi era rezim militer Chang Kai Shek. Parahnya korupsi yang dilakukan para pejabat militer maupun sipil ketika itu, sehingga dianggap sebagai faktor utama ambruknya Guomindang atau Partai Nasionalis Chang Kai Shek yang sebenarnya mewarisi pendiri Cina Dr Sun Yat Sen. Tapi ironisnya, istri Dr Sun Yat Sen yang notabene merupakan adik dari Istri Chang Kai Shek, justru berpihak kepada perjuangan Mao Zedong dari Partai Komunis Cina. Bahkan akhirnya menjadi propagandis terdepan pendukung perjuangan Mao Zedong dan sekutu politik andalannya Chou En Lai. Bahkan ketika Mao Zedong berhasil menggusur Chang Kai Shek ke pulau Formosa yang sekarang dikenal sebagai Taiwan, Cina juga masih dilanda korupsi. Bahkan menurut berbagai riset ketika itu, satu persen penduduk Cina memiliki 40 persen kemakmuran, sebagian besar diperoleh melalui korupsi.

Namun berbeda dengan Indonesia, Tiongkok boleh dibilang cepat belajar dari pengalaman pahit dan bertekat berubah menuju perbaikan. Sejak 2000, Tiongkok mulai bertindak tegas terhadap pejabat tinggi yang terlibat korupsi. Bahkan ada yang divonis hukuman seumur hidup. Contoh kasus, adalah yang dikenakan terhadap Chen Kejie. Dari catatan tahun 2008 lalu, menurut informasi sudah sekitar 1700 orang yang dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dan dihukum mati. Begitupun diakui bahwa hukuman itu belum sepenuhnya efektif sebagai efek jerah atau bikin takut orang yang berniat korupsi.

Namun, dengan segala kekurangannya, keputusan pemerintah dan aparat hukum Tiongkok patut diacungi jempol. Setidaknya dibanding Indonesia, kita praktis masih jalan ditempat. Bahkan dari segi corruption perception index (CPI) yang dikeluarkan Transparancy International, Indonesia diperingkat 2,8, berarti usaha pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil. Sedangkan Singapore dan Brunei Darussalam, peringkatnya berada pada 5,5. Berarti jauh melampaui Indonesia. Malaysia 4,5, dan Thailand 3,3. Ironisnya, justru Indonesia merupakan negara paling demokratis di Asia Tenggara saat ini. Jangan-jangan, demokrasi tidak ada kaitannya sama sekali dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Karena itu, tak ada salahnya kita belajar sesuatu yang berharga dari Tiongkok dalam soal pemberantasan korupsi. Apalagi Indonesia, termasuk salah satu dari lima negara di Asia yang setuju meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menentang korupsi. Karena itu, jangan hanya sebatas memperingati hari anti korupsi sedunia pada 9 Desember setiap tahunnya. Akan tetapi, prakteknya masih terus berlangsung dan seakan-akan anti korupsi masih sekedar simol semata tanpa adanya tindakan penegakan hukum yang tegas mulai dari memiskinkan koruptor hingga mendapatkan hukuman mati “beber Seno.

Padahal Kemenhumham, lanjut Seno telah menyetujui penerapan hukuman mati bagi terpidana korupsi dan penyuapan. Hakim harus berani menerapkan hukuman itu karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. UU No 31/1999, yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur hukuman mati dapat dijatuhkan antara lain pada pelaku korupsi saat negara sedang dilanda krisis, saat bencana alam, atau dalam keadaan tertentu. Yang kini belum ada adalah keberanian majelis hakim untuk menerapkan hukuman mati.

Undang-Undang Korupsi sudah mengatur soal itu dan membolehkan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap para koruptor. Sebenarnya pemberantasan korupsi akan lebih baik ketika mentalitas aparat penegak hukum lebih bersih. Artinya tidak main mata dan tidak ada main-main dilapangan. Namun, negara juga harus menjamin kesejahteraan aparat penegak hukum yang ada baik dari sisi gaji maupun tunjangan untuk kinerja yang telah mereka lakukan untuk menjalankan tugas negara tanpa ada tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi yang ada di Republik Indonesia khususnya di Sumsel yang kita cintai agar kedepan bisa lebih baik. (Edi. C)
  • 7 Proyek Mangkrak, Penegak Hukum Jangan Bersayap
  • 0

Terkini