Header Ads

  • Breaking News

    Mencari Pemimpin NTB Pasca TGB

    Mencari Pemimpin NTB Pasca TGB
    Ajang MTQ nasional XXVI 2016 masih terasa hangat dalam memori masyarakat NTB khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sehingga NTB menjadi pembicaraan nasional walaupun minim pemberitaan media nasional. Artinya keterlibatan masyarakat dalam mendukung setiap program pemerintah sangat baik. Keterlibatan tersebut pulalah yang membuat NTB mendapat penilaian positif dari para kafilah perwakilan provinsi masing-masing.

    Ada hal menarik yang terjadi bertepatan dengan pelaksanaan MTQ nasional XXVI, yaitu persoalan toleransi beragama. Namun hal demikian tidak mempengaruhi masyarakat NTB. NTB mampu menunjukkan kualitas pluralismenya di tengah pesimisme nasional atas toleransi di Indonesia.

    Kualitas toleransi dan pluralisme nampak nyata dalam kegiatan MTQ Nasional XXVI dengan ditandai seluruh unsur elemen dan golongan masyarakat yang ambil bagian dalam mensukseskan kegiatan MTQ tersebut. Etnis Cina terlibat dengan membantu menyediakan dan memasang lampu warna warni di sepanjang jalan sekitar arena MTQ, pecalang Hindu (Etnis Bali) turun terlibat mengamankan dalam rangka menjamin keamanan kegiatan MTQ dan berdasarkan pidato gubernur NTB dalam pembukaan MTQ di depan Presiden bahwa umat Kristiani juga mengirim surat khusus kepada gubernur sebagai bentuk koordinasi sekiranya apa yang dapat mereka bantu dan harus berkoordinasi dengan siapa. Artinya masyarakat NTB sudah berdamai dengan diri sendiri dalam soal kemajemukan, toleransi dan pluralisme.

    Selain sukses menyelenggarakan MTQ Nasional XXVI tahun 2016, TGB sebagai gubernur NTB yang pada tahun 2009 mendapat penghargaan dengan memecahkan rekor sebagai Gubernur termuda di Indonesia, TGB juga mendapatkan beberapa penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian kinerjanya. Penghargaan tersebut sebagaimana yang penulis dapat akses dengan mengolah informasi dari berbagai sumber antara lain adalah TGB oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di beri Lencana Ksatria Bhakti Husada Arutala. Penghargaan ini diberikan kepada orang-orang yang oleh negara di anggap berjasa dalam pembangunan di bidang kesehatan. TGB mendapatkan penghargaan ini karena dinilai memiliki komitmen yang tinggi dalam bidang kesehatan dengan program revitalisasi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Lalu kemudian NTB di bawah kepemimpinan TGB mendapat penghargaan The Best Province Tourisme Development, penghargaan di bidang pangan atas prestasinya meningkatkan produksi padi, penghargaan sebagai kepala daerah yang berdedikasi dan berinovasi dalam mengembangkan industri meeting, incentive, conference & exhibition (MICE), penghargaan sebagai pembina program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNM-Mpd) terbaik, penghargaan Bintang Maha Putra Utama sebagai putra-putri negeri yang telah sangat berjasa luar biasa di berbagai bidang, penghargaan Adi Bhakti Mina Bahari sebagai kepala daerah berprestasi di bidang perikanan dan budidaya, penghargaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Masih sangat banyak deretan prestasi dan penghargaan yang di raih NTB berkat dinginnya tangan sang gubernur TGB. prestasi dan penghargaan yang juga masih hangat dalam memori kita adalah penghargaan sebagai daerah wisata halal. dari 3 kategori yang di raih oleh Indonesia, NTB meraih 2 kategori yaitu world's best halal honeymoon destination dan world's best halal tourism destination. Masih di bidang pariwisata, NTB juga mendapat penghargaan Goverment Award 2015 sebagai provinsi terbaik dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Kemudian NTB meraih penghargaan BUMN 3 kategori sekaligus yaitu kategori Top pembina BUMD, Top BPD dan BUMD, TOP CEO BUMD. Yang sangat membanggakan pula di tengah perekonomian Indonesia kurang baik, NTB malah mendapat predikat sebagai provinsi dengan pertumbuhan perekonomian terbaik se-Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekomomi 9,6% sampai triwulan III tahun 2015. Dan masih banyak penghargaan lainnya yang tidak penulis tuliskan dalam tulisan ini. Bukan saja perhargaan-penghargaan tersebut yang di raih oleh NTB di bawah kepemimpinan TGB. NTB juga dalam setiap pelaksanaan kegiataan bertaraf nasional maupun internasional selalu mendapat pujian atas pelaksaan kegiataan yang dimaksud. maka tak heran, semasa kepemimpinan TGB, NTB menjadi daerah tujuan berbagai pelaksanaan kegiatan nasional maupun internasional. Hal tersebut tentu terjadi tidak begitu saja, melainkan ada faktor-faktor pendukung yang menjadi standar penilaian untuk dipenuhi oleh daerah yang bersangkutan. Artinya TGB sebagai gubernur NTB, berani tampil dan ambil bagian menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan yang memiliki tingkat resiko maksimal.

    Hal demikian diatas, NTB dan gubernurnya mendapat apresiasi yang begitu besar. Namun tentu kemesraan dan romantisme kita masyarakat NTB dengan Gubernur TGB akan segera berakhir dalam hitungan beberapa tahun lagi. Tentu kita mulai berpikir, meraba-raba, menerawang sekiranya tokoh yang akan tampil dalam suksesi pergantian kepemimpinan NTB nanti.

    Sederetan prestasi yang telah diraih NTB selama kepemimpinan TGB dapatkah dipertahankan atau akan semakin bertambah atau bahkan akan menurun.? Ini tentu menjadi pekerjaan rumah baik bagi para elit politik, elit masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. Berpikir, menimbang tentang ketepatan akan sosok pengganti yang akan memimpin NTB. Kita tentu tidak ingin salah langkah, salah memilih yang dapat mengakibatkan merosotnya kualitas kepemimpinan, kualitas prestasi maupun kualitas kehidupan masyarakat.

    Di NTB sendiri, sudah menjadi hal yang biasa ketika mendekati prosesi pergantian kepemimpinan (Pemilihan Gubernur) para figur atau elit-elit politik. baik elit politik lokal di NTB maupun elit politik NTB yang berada di luar NTB akan ramai melempar dan memainkan isu untuk di konsumsi masyarakat sebagai bentuk mencari simpati pemilih. Dan isu yang paling sering atau dengan kata lain paling laku untuk dijual adalah isu pemerataan pembangunan yang berujung pada permintaan pemekaran wilayah dan ini sangat klasik, melelahkan dan membosankan. Biasanya isu tersebut lahir dan paling genjar dihembuskan oleh tokoh-tokoh yang berasal dari pulau Sumbawa dan bahkan tokoh dari pulau Lombok pun tertarik untuk merebut simpati masyarakat pulau Sumbawa dengan isu demikian.

    Hal ini bukan menjadi isapan jempol belaka, soal dikotomi pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Ini nyata adanya sebab NTB terdiri dari dua pulau besar tersebut. Jika ini terus menerus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan prestasi NTB sebagai daerah dengan tingkat toleransi, pluralis dan majemuk dapat tercoreng dan rusak. Tentu kita tidak menginginkan tokoh pemimpin NTB nantinya adalah tokoh yang membawa perpecahan, tokoh yang merusak spirit persatuan di NTB. Masyarakat NTB adalah masyarakat yang lahir dari tiga (3) suku besar yaitu  Sasak, Samawa dan Mbojo. Serta pula berbagai suku pendatang lainnya yang sudah hidup rukun damai sejak lama.

    Penulis tidak dalam rangka menghakimi atau menyalahkan para elit yang bermain pada tataran isu tersebut. Penulis sadar, sisi lain dari negatifnya otonomi daerah adalah ketika masyarakat menilai ada ketidakmerataan pembangunan (walau masih debatibel) maka solusi tercepat dan terbaik (menurut mereka) yang mereka tawarkan adalah pemekaran wilayah. Otonomi daerah memberi ruang yang sangat besar atas terjadinya pemekaran wilayah walau ruang tersebut dapat dipersempit oleh proses politik. Tapi otonomi daerah yang bernilai positif untuk dapat dikelola dengan baik sebagaimana semangat filosofis dan sosiologis yang terkandung dalam asas otonomi daerah begitu besar. Sisi positif inilah yang kita harapkan pada elit-elit politik yang memiliki keinginan tampil untuk menjadi pemimpin di NTB pada suksesi pergantian kepemimpinan nanti.

    Mereka hadir dengan konsep-konsep besar, isu-isu spektakuler sesuai dengan kondisi NTB secara keseluruhan, kondisi masyarakat NTB dan kondisi alam NTB, tanpa memandang suku golongan etnis dan wilayah. Pemahaman ke-NTB-an menjadi syarat dan keharusan bagi calon pemimpin NTB pasca TGB. Kualitas individu sang calon pemimpin akan di nilai oleh masyarakat dan penilaian tersebut dapat masyarakat ukur dari apa yang menjadi konsep dan isu yang tokoh tersebut tawarkan.

    KUALITAS PEMIMPIN NTB PASCA TGB

    Bagi penulis, pemimpin NTB pasca TGB harus memiliki kualitas individual terhadap pemahaman ke-NTB-an. Kualitas individual tersebut dapat diukur dari komitmen yang bersangkutan dalam membangun daerah dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Bicara ke-NTB-an maka kita akan bicara tentang kondisi sosial, ekonomi dan geografis yang nantinya akan bermuara pada soal keamanan, pariwisata, pertanian dan peternakan. Sebab empat (4) dimensi tersebut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat NTB, tentu tanpa mengesampingkan dimensi lainnya.

    Soal keamanan misalnya, ini menjadi hal prinsipil bagi masyarakat NTB jika kita tarik NTB sebagai daerah tujuan pariwisata khususnya pulau lombok yang telah mendunia. Jika jaminan keamanan tidak mampu di gransi oleh pemerintah dengan keterlibatan masyarakat maka NTB sebagai daerah pariwisata akan hancur dan rahmat Tuhan atas keindahan alam NTB akan menjadi sangat sia-sia.

    Dalam menjamin keamanan tersebut, tentu tidak saja dengan memberikan kesadaran pada masyarakat tanpa disediakan solusi apa yang mesti dilakukan di tengah kondisi masyarakat NTB yang katakanlah tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi.

    Dalam urusan keamanan di NTB, penulis pernah berkesempatan berbicara langsung dengan Mantan Danrem 162 WB Kolonel Lalu Rudy Irham Srigede, dimana pada saat beliau menjadi Danrem kondisi keamanan NTB relatif membaik. Menurut penuturan beliau, bahwa dalam menciptakan keamaan tidak harus dengan cara mengerahkan seluruh aparat penegak hukum di setiap sudut NTB. Tapi harus dengan cara bagaimana kita sebagai pemegang mandat dan amanat dari masyarakat harus hadir berbicara langsung dengan masyarakat untuk memahami keluh kesah mereka.

    Sesungguhnya suatu daerah menjadi tidak aman atau terjadinya konflik dan tindak kriminalitas, tidak lain disebabkan oleh kondisi ekonomi akibat tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga tidak ada cara lain untuk mengisi hari-hari mereka. Ketika lapangan pekerjaan tersedia maka demi perut orang tidak lagi menjadi maling mencuri merampok bahkan membunuh. Atas dasar itu, ada beberapa daerah yang coba saya sediakan dan buka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat, tutur beliau. Dari apa yang diceritakan beliau, kondisi demikian pernah pula terjadi di desa penulis 15 tahun silam. Lambat laun pola pikir masyarakat berubah, masyarakat setempat tidak lagi memiliki waktu untuk di buang-buang sebab mereka hanya memiliki waktu untuk mengarap sawah, sampai-sampai mereka membuka sendiri lahan sawah di daerah orang dan tingkat kesejahteraanpun meningkat. Apa yang diuraikan oleh mantan Danrem 162 WB dan realitas yang terjadi di kampung penulis pada masa silam misalnya, seirama dan senada pula dengan teori kriminologi yang dimana sebagian kelompok sarjana mencoba mencari sebab kejahatan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan mereka menemukan bahwa salah satu penyebab kejahatan terjadi disebabkan oleh kondisi ekonomi.

    Lalu kemudian, dalam konteks pariwisata, pertanian dan  peternakan pemimpin harus mampu memetakan sebaran wilayah. Pariwisata yang selama ini terfokus di Lombok sudah saatnya dilebarkan ke pulau Sumbawa dengan menarik investor untuk berinvestasi membangun apa yang menjadi penunjang pariwisata, sebab potensi pariwisata di pulau Sumbawa - pun sangat besar. Ini dapat dijadikan jawaban bagi mereka penggiat pemekaran wilayah dimana pemerataan pembangunan dijadikan basis alasan.

    Dalam bidang pertanian, NTB memiliki empat (4) komoditas unggulan yaitu bawang merah, padi, tembakau, dan jagung. Jika ini di kelola dengan baik, maka cita-cita untuk menjadikan NTB sebagai penyokong pangan nasional akan terpenuhi. Pulau lombok menjadi sentral pertanian padi dan tembakau, pulau sumbawa menjadi sentral bawang merah dan jagung. Tentu pula selain pemetaan wilayah sebaran, kebijakan turunan atas hal demikianpun menjadi sangat penting seperti pembukaan lahan sawah baru, penyediaan pasar hasil pertanian dan kebijakaan dalam rangka kesejahteraan petani dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam bentuk bantuan alat pertanian dan bibit disertai dengan pengawalan secara sangat ketat atas kebijakan tersebut termasuk pula intervensi dalam penstabilan harga.

    Begitupun potensi di bidang peternakan, program bumi sejuta sapi terus dilanjutkan dengan mempertahankan hal baik yang telah terjadi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang sempat terjadi. Selain ternak sapi, sumbawa yang dulu sangat di kenal dengan kerbaunya perlu dihidupkan kembali hal tersebut. Libatkan ahli-ahli peternakan putra terbaik NTB yang selama ini belum tersentuh secara maksimal. Dalam urusan peternakan, lahan NTB masih sangat luas baik di pulau Lombok maupun pulau Sumbawa. Kondisi tersebut sesungguhnya merupakan jaminan bagi NTB untuk menjadi pemasok daging nasional.

    Setidaknya kualitas individual pemimpin yang demikian sangat dibutuhkan NTB pasca kepemimpin TGB. Jika tidak, maka hemat penulis, NTB akan kembali memulai dari awal. Akui atau tidak, TGB sudah memiliki tempat di hati masyarakat NTB dan masyarakat sudah mulai bertanya-tanya akankah pemimpin NTB nantinya minimal sama dengan kualitas TGB? Ataukah melampaui? Atau bahkan dibawah kualitas TGB. Wallahualam..

    Oleh: Muh. Isnaini, Mahasiswa Fak. Hukum Unram, Kader HMI dan Waksek DPD KNPI NTB

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad